BERITA BANDUNG, society.ruber.id – Badan Koordinasi HMI Jawa Barat melakukan audiensi dengan BRI Regional Office Bandung di Kantor BRI Regional Office Bandung, Kamis, 23 Febuari 2023.
Audiensi ini, terkait verifikasi dokumen pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Fungsionaris Badan Koordinasi HMI Jawa Barat Ijul Prianto menyebutkan, kehadiran KUR merupakan inisiasi pemerintah untuk mengatasi masalah permodalan. Terutama, bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha produktif dan layak (feasible).
Ijul mengatakan, dalam pengajuan oleh debitur harus diperhatikan. Terutama, dari segi dokumen pengajuan dan analisis calon debitur.
“Namum, dalam tahapan adminstrasi harus diperhatikan agar yang mengajukan program KUR ini, betul-betul orang yang tepat (Pelaku UMKM),” kata ijul.
Diketahui, terdapat 178 debitur dengan bakti debit per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.8 miliar lebih, tidak dilengkapi dengan SKU dari pihak yang berwenang.
Salah satunya, Unit Kerja KC Garut 4 rekening, dengan nilai bakti debit Rp104.9 juta lebih.
Kemudian, Unit Kerja KC Sumedang 2 rekening, dengan nilai bakti debit Rp25.3 juta lebih.
Ijul mengatakan, selain permasalahan kelengkapan berkas, adanya permasalahan dalam analisis colon debitur. Yakni, informasi usaha debitur tidak dilengkapi dengan foto debitur di lokasi usaha.
“Terdapat 255 debitur dengan bakti debit per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.8 miliar lebih tidak didukung dengan foto debitur di lokasi usaha.”
“Seperti di Unit Kerja KC Garut 6 Debitur dengan nilai bakti debit Rp125 juta lebih.”
“Kemudian, Unit Kerja KC Sumedang 1 Debitur dengan nilai bakti debit Rp12.4 juta lebih,” kata Ijul.
Tanggapan dari BRI
Namun, pada saat udiensi yang dihadiri oleh Micro Banking Head BRI Regional Office Bandung Moh. Harsono mengatakan, sebagai korporasi, ketika rugi menjadi permasalahan perusahaan.
“Apa yang menjadi permasalahan rekan-rekan HMI. Gimana kita, kita mau rugi itu urusan kita, bukan urusan Anda.”
Bahkan, Harsono menganalogikan BRI dengan tukang gorengan.
Di mana, ketika tukang gorengan menjual dagangannya rugi.
“Ngapain kita ikut campur, begitulah tanggapan beliau,” ungkap Ijul mengutip pernyataan Harsono, saat audiensi.
Harsono, kata Ijul, juga menyatakan bahwa dalam tahap verifikasi dokumen, debitur KUR tidak sesuai maka pihak perusahaan akan mengalami kerugian.
Karena, subsidi yang diberikan pemerintah berupa KUR tidak akan diberikan.
Masalah kekurangan dokumen debitur KUR, sebenarnya sudah lengkap cuma pada saat pemeriksaan dokumen-dokumen yang diperiksa tidak ditemukan.
“Sekarang, dokumennya sudah ada hanya saja pada saat pemeriksaan dokumen debitur itu banyak, ribuan. Sehingga ada beberapa dokumen debitur tidak ditemukan,” kata Ijul mengutip apa yang disampaikan Harsono.
