PPDB SD dan SMP di Garut Tidak Boleh Ada Pungutan, Kecuali Seragam

PPDB SD dan SMP di Garut
Bupati Garut Rudy Gunawan, diwawancara di Ruang Pamengkang, Garut Kota, Garut, Rabu (14/6/2023). Diskominfo Garut/fey/ruber.id

BERITA GARUT, society.ruber.id – Bupati Garut Rudy Gunawan menegaskan, jika dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SD dan SMP di Kabupaten Garut tidak diperbolehkan ada pungutan biaya. Kecuali, untuk keperluan pembuatan seragam sekolah.

“Dengan dalih apapun (PPDB) SD dan SMP tidak boleh ada pungutan kecuali kalau seragam mah ya memang seragam,” ujar Rudy di Ruang Pamengkang, Kecamatan Garut Kota, Garut, Rabu, 14 Juni 2023.

Adapun, kata Rudy, bagi masyarakat kurang mampu yang diterima dalam PPDB. Namun tidak memiliki biaya untuk pembayaran seragam, pihaknya akan menyediakan keperluan anak tersebut melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

“Kami akan menyediakan dari CSR, orang yang bersangkutan pintar (dan) masuk sekolah tapi tidak punya apa-apa bisa berhubungan dengan sekolah itu,” ucapnya.

Rudy menambahkan, sekolah nanti akan menyampaikan ke korwil, dan korwil akan menyampaikan Dinas Pendidikan. Pihaknya, akan menyelesaikannya.

“Jangan takut yang miskin untuk tidak (masuk) ke sana, saya bertanggungjawab atau bisa datang ke Pendopo,” ucap Rudy.

Tunjuk Staf Ahli sebagai LO

Rudy menyebutkan, ia telah menunjuk Staf Ahli Bupati, Muksin, untuk menjadi Liasion Officer (LO) antara Bupati Garut dengan dinas teknis.

Selain itu, pihaknya juga akan membuat tim khusus jika nanti ditemukan ada perbuatan curang dalam PPDB jenjang SD dan SMP di Kabupaten Garut.

“Jika ada komite sekolah yang macam-macam dalam PPDB ini, saya tidak akan segan-segan untuk mengganti kepala sekolah yang bersangkutan.”

“Jangan diganggu dulu dengan dalih apapun (seperti) untuk uang bangunan, uang bangunan apa? Kami akan mengambil tindakan tegas Kepala Sekolahnya diganti dan dilakukan proses hukum,” kata Rudy.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Garut Ade Manadin menuturkan, pihaknya akan membuat sebuah gerakan.

Di mana di dalamnya, ada gerakan moral untuk berempati kepada siswa yang yatim piatu maupun tidak mampu.

“Jangan sampai (misalkan) gara-gara ingin masuk SMP 1 (atau) SMP 2, tidak bisa masuk ke situ lantaran ada penghalang karena dipungut biaya itu aja,” kata Ade.