BERITA GARUT, society.ruber.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Garut Nurdin Yana memimpin Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Garut Tahun 2023.
TPAKD Kabupaten Garut tahun 2023 ini berlangsung di Ballroom Hotel Harmoni, Jalan Cipanas Baru, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Selasa, 14 Maret 2023.
Dalam kesempatan ini, Sekda Garut menyampaikan, titik berat pembangunan pemerintah daerah saat ini adalah mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat.
Maka dari itu, kata Nurdin, untuk mengatasi masalah tersebut harus dilakukan dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan.
“Akses keuangan menjadi syarat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Akses kepada produk dan layanan jasa keuangan seperti tabungan, kredit, asuransi, dana pensiun, dan fasilitas pembayaran, akan sangat membantu.”
“Khususnya, bagi kelompok marjinal dan berpendapatan rendah untuk melakukan upaya keluar dari kemiskinan. Peningkatan pendapatan dan untuk mengakumulasikan kekayaannya,” ucap Nurdin.
Nurdin mengatakan, hal tersebut tentunya sejalan dengan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut.
Yaitu, tentang penguatan sektor keuangan, yakni meningkatnya akses dan literasi masyarakat terhadap pelayanan jasa keuangan formal. Dalam rangka pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan di Kabupaten Garut.
Nurdin menjelaskan, TPAKD ini dibentuk sebagai langkah bersama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Nurdin menambahkan, Pemkab Garut ingin menggugah semangat kerja sama dan kolaborasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ada di Kabupaten Garut.
“Keberadaan TPAKD, menjadi posisi strategis dalam melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Garut.”
“Untuk itu, kami minta kepada anggota TPAKD segera menyusun program-program yang memastikan terwujudnya akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat.”
“Selain itu, mencari terobosan atau inovasi dalam membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah,” ujar Nurdin.
BI Sinergi dengan Pemerintah Daerah
Sementara itu, Kepala Divisi Implementasi Kebijakan Ekonomi Daerah pada Bank Indonesia (BI) Edwin Permadi menyampaikan, sudah bersinergi dengan pemerintah daerah.
Edwin menjelaskan, hal ini merupakan suatu ekosistem yang tidak bisa terlepas.
“Jadi sebetulnya kita sama, kita harus sinergi. Jadi semua lembaga atau unit terkait, kita sama-sama menyukseskan.”
“Karena kenapa? kalau ini juga berhasil, kalau kita lihat misalnya pelaku usaha kita juga meningkatkan perekonomian.”
“Misalkan salah satunya, dari akses keuangan digital, atau akses keuangan perbankan. Itu juga akan meningkatkan sumber daya, ataupun dari daerah itu sendiri,” ucap Edwin.
Edwin menyebutkan, pihaknya akan menindaklanjuti adanya Rapat Pleno ini dengan melakukan akses keuangan literasi kepada masyarakat. Maupun, kepada para pelaku usaha.
Edwin menegaskan, pihaknya juga telah berkoordinasi dan bekerjasama dengan OJK, maupun pemerintah kabupaten.
“Kita ada beberapa kali, misalnya kita kepada UMKM, !taupun kepada misalnya masyarakat. Sekaligus, cinta bangga paham rupiah kita ajarkan QRIS.”
“Bagaimana masyarakat supaya bisa digital, ekonomi keuangannya. Kan dengan digital itu, apapun nanti perbankan ataupun lembaga keuangan akan bisa melihat bagaimana skala usahanya dari pelaku ataupun masyarakat itu sendiri,” sebut Edwin.
Kontribusi OJK
Di tempat yang sama, Plt Kepala OJK Tasikmalaya, Misyar Bonowisanto, menyampaikan, dalam kesempatan ini pihaknya hadir dalam Rapat Pleno.
Dengan harapan, dapat berkontribusi dalam menentukan program kerja dari TPAKD Kabupaten Garut.
Misyar menerangkan, sebelum penetapan program kerja tahun ini, dilakukan terlebih dahulu evaluasi program kerja tahun 2022.
“Nah, tentunya kita setelah ditetapkan program kerja ini kita tentunya bersama-sama. Dengan SKPD, dengan industri perbankan, BI, dan kita OJK, terus melakukan program kerja sesuai dengan timeline yang tadi dibuat.”
“Jadi, bulan per bulan itu, ada timeline program kerja tadi yang harus diselesaikan, dan setiap tiga bulan kita lakukan monitoring evaluasi,” ucap Misyar.
Misyar berharap, program kerja TPAKD Kabupaten Garut bisa meningkatkan akses keuangan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
